Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. Foto : Runi/mr

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, anggaran serta program kerja yang ada pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) harus tepat sasaran, terutama dalam pembangunan daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). Kemendes PDTT menjadi ujung tombak negara dalam pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di desa.

“Maka dari itu Kemendes PDTT harus membuat roadmap yang tepat sasaran dalam mengentaskan 3T," ungkap Mulyadi saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajaran, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Selain roadmap, lanjut Mulyadi, koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah juga menjadi hal yang penting dalam mengentaskan masalah di daerah 3T. “Koordinasi menjadi hal yang mahal di negeri ini, padahal ini penting. Sehingga, Kabupaten Bogor yang radiusnya tidak jauh dari Ibu Kota tidak lagi masuk dalam kategori tertinggal, miris ini Pak. Ke depan, koordinasi harus dimasifkan sehingga perlu pembenahan terarah,” jelasnya.  

Sementara terkait Dana Desa, legislator Partai Gerindra dan daerah pemilihan Jawa Barat V itu  berharap Dana Desa bisa menjadi stimulus yang  mampu menghidupkan desa, bukan malah menjadi momok yang menakutkan bagi kepala daerah (kades). Apalagi, besaran Dana Desa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

“Takut melakukan kesalahan dan akhirnya terjerat pidana korupsi, hampir selalu membayangi para kepala Pemerintah di tingkat desa. Maka sosialisasi, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana harus dimasifkan agar pembangunan desa ini menjadi optimal,” ungkapnya, seraya mengingatkan Pemerintah untuk masif melakukan monitoring melalui teknologi informasi. (rnm/sf)